POJOKNULIS.COM - Perkembangan teknologi memunculkan sebuah sistem penyimpanan dalam jumlah besar atau yang lebih dikenal dengan sebutan big data.
Berbagai informasi, arsip dan dokumentasi big data didapatkan dari media sosial, video surveillance, dan smart grids. Semua saluran data tersebut muara terakhirnya adalah big data.
Keberagaman data dapat dimanfaatkan oleh semua pihak sesuai dengan kebutuhan masing-masing elemen. Seperti halnya dalam bidang pemerintahan, data-data yang tertampung bisa menjadi solusi pemerintah untuk membuat sebuah kebijakan strategis dan perbaikan pelayanan publik.
Setiap harinya pemerintah akan menjumpai adanya kritik masyarakat, keluhan, permasalahan yang kompleks dan isu terhangat yang sedang berkembang dimasyarakat.
Adanya Big Data sosial media sangat membantu pemerintah untuk bisa membuat langkah kebijakan dengan cepat tanpa harus menunggu informasi resmi dari statistik yang tentunya akan banyak memakan waktu.
Di sejumlah negara maju sudah memanfaatkan big data dan juga sosial media, salah satunya dengan menggunakan media Google Trend untuk bisa mendeteksi data trend pencarian secara realtime.
Hal ini menandakan bahwa big data dan sosial media bisa lebih cepat menampung informasi untuk bisa segera direspon oleh pemerintah dengan segera membuat kebijakan dan penanganan yang tepat.
Namun dinegara kita masih belum optimal untuk memanfaatkan pengolahan big data menjadi sebuah kebijakan. Sebagai contoh mengenai permasalahan Covid-19 dimana pemerintah Indonesia mengalami krisis kepercayaan masyarakat.
Pemerintah kehilangan sense of crisis sehingga memunculkan spekulasi bahwa pemerintah tidak serius dalam menangani wabah Covid-19.
Kegagalan Indonesia dalam membuat kebijakan tentunya menjadikan pembelajaran penting agar bisa lebih baik dimasa depan. Kini pemerintah bisa memanfaatkan teknologi big data guna mempercepat pelaksanaan membuat kebijakan.
Dengan menganalisa data yang tersedia dalam sistem big data, pemerintah ingin memberdayakan warga untuk meningkatkan partisipasi dan transparansi semua pemangku kepentingan.
Langkah ini juga bisa dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) yaitu dengan melaksanakan kajian terhadap data informasi yang disampaikan kementerian, melaksanakan monitoring dan analisis konten media terkait dengan program kebijakan pemerintah, dan menyusun kebijakan dan program pemerintah kepada publik sesuai arahan presiden.
Selanjutnya dengan memanfaatkan sosial media pemerintah bisa menerapkan strategi manajemen krisis. Menurut praktisi yang berpengalaman sosial media dapat membantu persiapan organisasi dari segala sudut pandang saat terjadi hal-hal yang tak diinginkan.
Sehingga langkah selanjutnya yang bisa dilakukan pemerintah adalah melakukan upaya komunikasi krisis dengan menganalisa data sosial media melalui beberapa tahapan seperti keterlibatan, interaksi, keintiman dan pengaruh.
Pembuatan kebijakan dengan mengolah informasi big data sosial media membawa dampak positif bagi pemerintah. Hal ini bisa membuat pemerintah dengan cepat dan sigap untuk segera membuat keputusan dan kebijakan agar reputasi dan citra pemerintah dimata masyarakat menjadi lebih baik.
Kebijakan dan penanganan yang tepat membuat kepercayaan dan simpati masyarakat jauh lebih baik kepada pemerintah. Selain itu penggunaan secara optimal sosial media juga membuat masyarakat terasa lebih dekat karena peluang untuk menyampaikan pendapat dan keluhan jauh lebih mudah dengan menggunakan sosial media.
