POJOKNULIS.COM - Ketika terjadi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), banyak karyawan yang merasakan dampak yang sangat signifikan.
Salah satu dampak yang berhasil dirasakan adalah kehilangan akses layanan kesehatan, yang biasanya diberikan oleh perusahaan. Tapi, tenang saja, karena BPJS Kesehatan menyediakan layanan kesehatan yang masih bisa diklaim oleh korban PHK.
BPJS Kesehatan memberikan jaminan kesehatan bagi semua warga negara Indonesia, termasuk bagi korban PHK. Layanan kesehatan ini bisa diklaim hingga 6 bulan setelah terjadinya PHK. Hal ini bisa menjadi solusi bagi karyawan yang membutuhkan akses kesehatan selama masa pengangguran.
Namun, agar bisa mendapatkan jaminan kesehatan dari BPJS Kesehatan, terdapat beberapa ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi.
Pertama, karyawan yang mengalami PHK harus mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Kesehatan sebagai peserta mandiri dalam kurun waktu 30 hari setelah terjadi PHK.
Kedua, BPJS Kesehatan hanya menanggung pelayanan kesehatan dasar untuk korban PHK, seperti pemeriksaan kesehatan, obat-obatan, dan tindakan medis sederhana yang diperlukan.
Penggunaan layanan rumah sakit hanya bisa dilakukan jika ada rujukan dari faskes (fasilitas kesehatan) tingkat pertama yang sudah ditentukan.
Ketiga, korban PHK harus membayar iuran sebesar 5% dari upah terakhir yang diterima saat masih bekerja sebagai karyawan. Iuran ini harus dibayarkan secara teratur setiap bulannya, agar layanan BPJS Kesehatan tetap berjalan dan tidak terbengkalai.
Meskipun layanan kesehatan yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan terbatas, namun hal ini bisa menjadi alternatif untuk korban PHK yang membutuhkan akses kesehatan selama masa pengangguran.
Karyawan yang mengalami PHK harus segera mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan sebagai peserta mandiri, agar bisa memperoleh jaminan kesehatan yang berguna saat dibutuhkan.
Bantuan ini tentunya sangat membantu para korban PHK yang sedang mengalami masa sulit. Dengan BPJS Kesehatan menanggung biaya kesehatan, mereka tidak perlu khawatir mengenai biaya kesehatan saat sedang berusaha mencari pekerjaan baru. Selain itu, bantuan ini juga memberikan kedamaian pikiran bagi para korban PHK dan keluarganya.
Namun, sebagai peserta BPJS Kesehatan, para korban PHK juga harus menyadari bahwa bantuan ini hanya bersifat sementara.
Setelah enam bulan berlalu, para korban PHK harus membayar iuran BPJS Kesehatan sendiri atau memutuskan untuk berhenti menjadi peserta BPJS Kesehatan jika telah memiliki asuransi kesehatan lain. Hal ini dilakukan untuk memastikan keberlangsungan program BPJS Kesehatan yang ada.
Dalam situasi sulit seperti ini, kita perlu saling membantu untuk mengatasi masalah. BPJS Kesehatan sebagai lembaga pemerintah turut serta membantu korban PHK dalam menyediakan layanan kesehatan yang diperlukan. Mari dukung program ini untuk membantu korban PHK mendapatkan akses kesehatan yang layak.
BPJS Kesehatan adalah program jaminan kesehatan yang diatur oleh pemerintah Indonesia. Program ini berfungsi untuk memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh warga negara Indonesia melalui penyediaan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan layanan kesehatan yang terbaik.
Program ini juga berfungsi untuk mengurangi biaya kesehatan yang ditanggung masyarakat dan membantu masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan.
Program ini didukung oleh berbagai jenis asuransi yang ditawarkan oleh BPJS Kesehatan, seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Jaminan Kesehatan Masyarakat (JKM), dan Jaminan Kesehatan Keluarga (JKK).
BPJS Kesehatan didirikan pada tanggal 1 Januari 2014 berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. BPJS Kesehatan bertugas untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi seluruh warga negara Indonesia.
BPJS Kesehatan menyediakan layanan jaminan kesehatan yang terjangkau dan terpadu melalui jaringan pelayanan kesehatan yang luas. BPJS Kesehatan juga bertanggung jawab untuk memberikan informasi dan edukasi tentang jaminan kesehatan kepada masyarakat. (*)
